Perserikatan Bangsa-Bangsa (AFP) – Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan mengenai krisis Ukraina pada Senin (10 pagi Selasa waktu Singapura), kata para diplomat kepada AFP, setelah pengakuan Rusia atas wilayah separatis di Ukraina sebagai wilayah merdeka dan memerintahkan militernya untuk bertindak sebagai penjaga perdamaian.
Rusia, yang saat ini memegang jabatan presiden bergilir Dewan, ingin itu ditutup tetapi Amerika Serikat bersikeras untuk mempublikasikannya, kata para diplomat.
Pertemuan itu telah diminta oleh Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Prancis.
Negara-negara lain di balik permintaan pertemuan itu, berdasarkan surat dari Ukraina ke PBB, juga termasuk Inggris, Irlandia dan Albania, kata sumber yang sama.
Terserah kepada presiden bergilir Dewan untuk secara resmi menjadwalkan pertemuan.
Dalam surat itu, duta besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengutip Piagam PBB dan aturan prosedur untuk menuntut agar perwakilan dari negaranya berada di setiap pertemuan darurat.
Surat itu, yang ditujukan kepada duta besar Rusia Vassily Nebenzia dan diperoleh AFP, juga meminta agar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpartisipasi dalam sesi darurat, serta perwakilan dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan dia mendukung pertemuan darurat.
“Dewan Keamanan harus menuntut agar Rusia menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, Negara Anggota PBB,” katanya dalam sebuah pernyataan.
“Pengumuman Rusia tidak lebih dari teater, tampaknya dirancang untuk menciptakan dalih untuk invasi lebih lanjut ke Ukraina.”