KUALA LUMPUR (THE STAR/ASIA NEWS NETWORK) – Malaysia berharap pemerintahan Biden yang akan datang akan mengarah pada perkembangan positif dalam hal kebijakan dan prospek perdamaian bagi Palestina, kata wakil menteri luar negeri Kamarudin Jaffar pada Senin (9 November).
Datuk Kamarudin mengatakan kementeriannya akan terus memantau perkembangan politik di Amerika Serikat, termasuk apa artinya bagi masalah Palestina.
“Kami menaruh harapan besar bahwa perubahan administrasi di Amerika Serikat … akan memberi sedikit harapan untuk sedikit perubahan dalam situasi antara Palestina dan Israel.
“Namun, tidak peduli apa, kita harus melanjutkan upaya kita untuk melihat pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, bahkan di bawah pemerintahan baru di Amerika Serikat,” katanya dalam menanggapi pertanyaan dari Anggota Parlemen Barisan Nasional (BN) Ahmad Maslan di Parlemen.
Datuk Seri Ahmad telah bertanya kepada Kementerian Luar Negeri apakah mereka mengharapkan prospek perdamaian yang lebih baik di Timur Tengah dan Palestina di bawah Presiden Terpilih Joe Biden.
Untuk pertanyaan awal, Kamarudin mengatakan bahwa apa pun perkembangan politik yang terjadi di AS, termasuk perubahan dalam administrasi, Malaysia akan terus mendukung pembentukan Palestina merdeka melalui solusi dua negara, berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
“Malaysia memahami belibis orang-orang Palestina. … Kami akan terus mendukung semua upaya konkret dan realistis untuk menemukan solusi bagi konflik Palestina-Israel berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB, melalui diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat,” katanya.
Wakil Menteri juga mengatakan bahwa Malaysia telah mencatat fakta bahwa beberapa negara, termasuk Uni Emirat Arab, Bahrain dan Sudan, telah menormalkan hubungan dengan Israel di bawah perjanjian yang ditengahi AS.
“Dengan mempertimbangkan kepentingan strategis Malaysia di Timur Tengah dan hubungan bilateral dengan negara-negara tersebut, pemerintah Malaysia akan terus menangani masalah ini dengan hati-hati.
“Setiap keputusan untuk menjalin hubungan diplomatik antara negara mana pun adalah hak mereka sebagai negara berdaulat. Dalam hal ini, pemerintah Malaysia mempraktikkan kebijakan non-interferensi dalam masalah domestik negara lain.
“Berdasarkan prinsip ini, tidak akan mempengaruhi hubungan saat ini antara Malaysia dan negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel,” tambahnya.